Di Tengah Perang, Israel Malah Perluas Permukiman di Wilayah Palestina

Rencana Israel untuk memperluas pemukiman Yahudi di wilayah Palestina kembali memicu gelombang kecaman internasional. Di tengah perang yang belum benar-benar usai dan krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza, pemerintah Israel justru mengumumkan proyek pembangunan permukiman baru di Gaza utara dan Tepi Barat yang diduduki.

Sumber: AFP

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Israel Katz bersama Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Selain mengalokasikan lebih dari US$400 juta untuk pembangunan 34 permukiman baru di Tepi Barat, pemerintah juga menyatakan ingin mendirikan pos-pos permukiman bergaya militer (Nahal) di wilayah Gaza utara yang sebelumnya pernah menjadi lokasi permukiman Israel sebelum penarikan pasukan pada 2005. Langkah ini langsung menuai kritik karena sebagian besar komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa, menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan melanggar hukum internasional. Israel sendiri terus membantah pandangan tersebut.

Smotrich, yang dikenal sebagai tokoh garis keras dan penentang berdirinya negara Palestina, menyebut pembangunan permukiman sebagai kemenangan ideologis sekaligus langkah memperkuat keamanan Israel. Namun, bagi banyak pihak, ekspansi ini justru semakin memperkecil peluang terwujudnya solusi dua negara yang selama puluhan tahun menjadi dasar berbagai upaya perdamaian.

Yang membuat situasi semakin kontroversial adalah waktu pengumuman tersebut. Gaza masih menghadapi kehancuran besar akibat perang. Menurut laporan, lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas sejak konflik terbaru pecah, sementara sebagian besar penduduk yang tersisa kini hidup di wilayah yang semakin sempit setelah operasi militer Israel memperluas penguasaan atas sebagian besar Jalur Gaza.

Di Tepi Barat, organisasi hak asasi manusia juga menyoroti meningkatnya kekerasan yang dilakukan kelompok pemukim terhadap warga Palestina. Sejumlah laporan menyebut sebagian pos permukiman liar kini bahkan dipandang sebagai mitra keamanan oleh komandan militer Israel di wilayah tersebut. Aktivis Israel menilai kondisi ini menunjukkan semakin kaburnya batas antara aparat negara dan kelompok pemukim ekstremis.

Rencana terbaru ini juga bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Sepanjang 2026, pemerintah Israel terus mendorong perluasan permukiman di Tepi Barat melalui berbagai proyek pembangunan dan pengambilalihan lahan. Banyak pengamat menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari proses aneksasi secara bertahap terhadap wilayah Palestina yang diduduki.