Mayor Angkatan Udara AS Ditangkap Usai Serukan Pemakzulan Donald Trump di Gedung Capitol

Seorang perwira aktif Angkatan Udara Amerika Serikat berpangkat mayor ditangkap oleh Polisi Capitol setelah menyampaikan pidato yang menyerukan pemakzulan Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance di tangga Gedung Capitol, Washington DC, Rabu (2/7) waktu setempat. Insiden tersebut menjadi sorotan karena melibatkan anggota militer aktif yang tampil mengenakan seragam saat menyampaikan pernyataan politik.

Sumber: YouTube

Mayor Jason Watson menyampaikan pidato dalam konferensi pers yang diselenggarakan kelompok aktivis Removal Coalition. Dalam pidatonya, ia mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Trump, termasuk operasi militer terhadap Iran dan Venezuela yang menurutnya dilakukan tanpa persetujuan Kongres, serta kebijakan penegakan imigrasi yang dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Watson kemudian menyerukan agar Trump dan Vance dimakzulkan, dinyatakan bersalah, dan diberhentikan dari jabatannya.

Polisi Capitol menjelaskan bahwa demonstrasi di tangga Gedung DPR AS hanya diperbolehkan apabila didampingi anggota Kongres. Setelah anggota Kongres yang mengantarnya meninggalkan lokasi, polisi memerintahkan Watson untuk menghentikan aksinya. Karena menolak mematuhi perintah tersebut, Watson ditangkap dengan tuduhan menghalangi ketertiban umum. Jaksa Washington DC kemudian memutuskan tidak mengajukan tuntutan pidana atas kasus tersebut sehingga Watson dibebaskan.

Meski tidak menghadapi proses pidana, Watson tetap berpotensi menghadapi konsekuensi dari institusi militer. Menteri Angkatan Udara AS Troy Meink menyatakan pihaknya telah membuka penyelidikan internal. Menurutnya, Departemen Angkatan Udara memandang serius setiap dugaan pelanggaran yang dapat mengganggu netralitas politik militer, dan akan menentukan langkah disipliner sesuai hukum militer setelah investigasi selesai.

Di Amerika Serikat, personel militer aktif memang dibatasi untuk terlibat dalam aktivitas politik partisan. Selain dilarang mengenakan seragam saat mengikuti aksi politik, perwira juga terikat oleh Pasal 88 Uniform Code of Military Justice (UCMJ), yang melarang penggunaan kata-kata menghina terhadap presiden, wakil presiden, Kongres, maupun pejabat tinggi negara lainnya.

Kasus Watson muncul di tengah meningkatnya ketegangan politik di Amerika Serikat. Sejak awal masa jabatan kedua Donald Trump, berbagai aksi demonstrasi besar telah berlangsung di sejumlah kota, termasuk gerakan "No Kings" yang memprotes kebijakan pemerintahan, perang dengan Iran, operasi imigrasi, hingga dugaan perluasan kekuasaan presiden. Sejumlah aksi tersebut menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah modern Amerika Serikat.

Seruan pemakzulan terhadap Trump juga bukan hal baru. Pada masa jabatan pertamanya, Trump dimakzulkan dua kali oleh DPR AS. Sementara pada 2026, sejumlah anggota Partai Demokrat kembali mendorong upaya pemakzulan terkait keputusan pemerintahannya dalam konflik Iran dan isu-isu konstitusional lainnya, meski peluang untuk meloloskannya tetap bergantung pada komposisi politik di Kongres.

Sejumlah pengamat menilai insiden seperti ini masih berpotensi terjadi selama polarisasi politik di Amerika Serikat tetap tinggi. Namun, keterlibatan anggota militer aktif secara terbuka dalam aksi politik tetap tergolong sangat jarang karena aturan disiplin militer yang ketat serta ancaman sanksi administratif maupun pidana militer.

Penyelidikan terhadap Mayor Watson juga diperkirakan akan menjadi preseden penting bagi Angkatan Udara AS dalam menegakkan aturan mengenai netralitas politik personel militer. Di sisi lain, meningkatnya gelombang demonstrasi anti-pemerintah dan perdebatan mengenai penggunaan militer dalam kebijakan domestik diperkirakan akan terus memunculkan risiko insiden serupa di masa mendatang, terutama apabila ketegangan politik menjelang agenda-agenda nasional terus meningkat.