Mengapa Eksperimen Mamdani Terlihat Lebih Menjanjikan daripada Koperasi Merah Putih?

Pemerintah seringkali terjebak dalam godaan yang sama ketika menghadapi persoalan ekonomi. Ketika harga naik, daya beli melemah dan masyarakat mengeluh, respons pertama yang muncul bukan memperbaiki pasar, melainkan membangun institusi baru. Semakin besar persoalan yang dihadapi, semakin besar pula organisasi yang diciptakan. Namun, ukuran sebuah program tidak pernah menjadi jaminan efektivitasnya. Justru sebaliknya, semakin ambisius sebuah proyek negara, semakin besar peluang ia gagal memahami masalah yang sebenarnya ingin diselesaikan.

Sumber: Getty

Program yang diusung Zohran Mamdani pada dasarnya bukanlah nasionalisasi industri ritel, seperti yang sering digambarkan para pengkritiknya. Pemerintah Kota New York berencana membangun lima toko bahan pangan milik kota, masing-masing satu di setiap borough, dengan fokus menjual kebutuhan pokok seperti sayuran, daging, susu, roti dan beras sekitar 30 persen lebih murah dibanding harga pasar. Pemerintah menanggung biaya investasi dan sebagian biaya operasional, sementara pengelolaan sehari-hari diserahkan kepada operator swasta melalui proses seleksi. Toko-toko tersebut juga sengaja tidak menjual alkohol, rokok, maupun makanan siap saji agar tidak secara langsung mengambil sumber pendapatan utama toko-toko kecil di sekitarnya. Program ini pada dasarnya merupakan sebuah proyek percontohan untuk menguji apakah intervensi pemerintah yang terbatas dapat membantu menurunkan biaya hidup di kota dengan harga pangan yang terus meningkat.

KOMPAS.COM/BAYUAPRILIANO

Mari bandingkan dengan Koperasi Merah Putih, yang jauh lebih ambisius. Pemerintah Indonesia menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi desa dan kelurahan yang tidak hanya berfungsi sebagai toko kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai pusat distribusi pupuk, LPG, hasil pertanian, layanan simpan pinjam, logistik, hingga berbagai program ekonomi pemerintah lainnya. Gagasannya adalah menjadikan koperasi sebagai motor baru ekonomi desa sekaligus memperpendek rantai distribusi barang agar harga menjadi lebih murah. Berbeda dengan proposal Mamdani yang menguji intervensi negara melalui lima toko di satu kota, Koperasi Merah Putih sejak awal dirancang sebagai proyek nasional dengan skala yang sangat besar dan fungsi yang jauh lebih luas.

Keduanya sama-sama melibatkan negara dalam distribusi kebutuhan pokok. Keduanya sama-sama mengklaim ingin membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup. Tetapi hanya satu yang tampaknya dibangun berdasarkan logika ekonomi yang jelas.

Proposal Mamdani menuai kritik dari berbagai ekonom karena menawarkan diskon sekitar 30 persen untuk kebutuhan pokok melalui lima toko milik pemerintah kota. Kritik tersebut bukan tanpa dasar. Subsidi selalu memiliki konsekuensi fiskal, dan keterlibatan pemerintah dalam bisnis ritel selalu berisiko mendistorsi pasar. Bahkan pendukung pasar bebas mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar mampu mengelola toko secara efisien dibandingkan sektor swasta.

Namun, di balik kontroversi tersebut, Mamdani setidaknya memahami satu prinsip penting dalam kebijakan publik. Intervensi negara harus memiliki sasaran yang sempit, tujuan yang jelas dan ruang lingkup yang terbatas. Ia tidak berusaha menjadikan pemerintah sebagai pemain terbesar dalam industri ritel, dan hanya ingin menghadirkan alternatif di kawasan yang mengalami tekanan harga paling tinggi. Operasional toko tetap dijalankan oleh pengelola profesional, dan pemerintah hanya menanggung sebagian biaya tetap dan mengarahkan kebijakan agar harga kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau. Bahkan produk yang dijual pun dibatasi agar tidak secara langsung menghancurkan model bisnis toko-toko kecil di sekitarnya. Dengan kata lain, negara hadir untuk mengoreksi kegagalan pasar, bukan menggantikan pasar itu sendiri.

Koperasi Merah Putih justru berangkat dari asumsi yang berbeda. Program ini tidak dimulai dengan pertanyaan sederhana tentang mengapa harga pangan mahal atau mengapa distribusi barang di desa tidak efisien. Yang muncul terlebih dahulu adalah gagasan membangun puluhan ribu koperasi sebagai pusat hampir seluruh aktivitas ekonomi desa. Koperasi itu diharapkan menjual sembako, menyalurkan pupuk, menjadi agen LPG, menyediakan layanan keuangan, membantu distribusi hasil pertanian sekaligus menjadi simpul berbagai program pemerintah. Semakin panjang daftar tugasnya, semakin terlihat bahwa yang sedang dibangun bukan solusi atas sebuah masalah, melainkan sebuah birokrasi baru.

Di situlah kelemahan mendasar Koperasi Merah Putih. Pemerintah tampaknya menganggap koperasi sebagai instrumen administratif yang dapat diciptakan melalui keputusan politik. Padahal, koperasi adalah organisasi ekonomi yang hanya dapat bertahan apabila anggotanya benar-benar memiliki kepentingan ekonomi yang sama.

Sejarah koperasi di Indonesia seharusnya sudah cukup menjadi pelajaran. Terlalu banyak koperasi lahir karena proyek pemerintah, hidup selama dana publik mengalir, lalu mati ketika bantuan berhenti. Persoalannya adalah koperasi diperlakukan sebagai produk birokrasi dan bukan sebagai institusi ekonomi.

Pendukung program ini sering menggunakan istilah ‘ekonomi kerakyatan’ untuk membenarkan perluasan peran negara. Namun, ekonomi kerakyatan tidak pernah berarti negara harus menjadi pemain utama dalam setiap mata rantai ekonomi. Semangat koperasi justru lahir dari kemampuan masyarakat mengorganisasi dirinya sendiri untuk meningkatkan posisi tawar di pasar. Ketika negara terlalu dominan, koperasi perlahan kehilangan karakter dasarnya dan berubah menjadi perpanjangan tangan birokrasi.

Program Mamdani masih bisa gagal. Biaya operasional mungkin membengkak, subsidi mungkin tidak berkelanjutan, dan toko-toko itu mungkin tidak mampu memberikan dampak yang dijanjikan. Semua kemungkinan itu nyata, dan para ekonom berhak mempertanyakannya. Tetapi jika eksperimen tersebut gagal, kerugiannya relatif terbatas. Kebijakan dapat dievaluasi, diperbaiki atau bahkan dihentikan.

Resiko Koperasi Merah Putih jauh lebih besar. Ketika sebuah program sejak awal dirancang dalam skala puluhan ribu unit, ruang untuk belajar dari kegagalan hampir tidak ada. Negara langsung langsung melakukan ekspansi nasional, dan jika desain kebijakannya keliru, kesalahan akan berdampak dalam skala nasional.

Perbedaan antara kedua program tersebut begitu mendasar. Mamdani mencoba memperbaiki pasar yang tidak bekerja dengan baik, sedangkan Koperasi Merah Putih tampak lebih sibuk membangun organisasi baru dengan harapan pasar akan menyesuaikan diri. Sejarah menunjukkan bahwa harapan seperti itu jarang berakhir sesuai rencana.