OTT Imigrasi Guncang Kepercayaan Publik, WNA Diuntungkan, Warga Menuntut Reformasi Pengawasan yang Nyata

Rabu (3/6/2026) malam, sorotan publik tertuju ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mendatangi lembaga antirasuah tersebut. Kehadirannya terjadi setelah namanya dikaitkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jakarta Barat.

Sumber: Wartabulukumbang.com

Silmy tiba sekitar pukul 22.32 WIB dan langsung memasuki ruang pemeriksaan. Hingga kini, KPK belum menyampaikan status hukum maupun keterkaitan langsung dirinya dalam perkara yang sedang diusut.

Kasus yang sedang dibongkar KPK diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi warga negara asing. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan belasan orang dan menyita sejumlah barang bukti berupa empat unit mobil, sembilan sepeda motor, tujuh sepeda, uang tunai dalam mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat, serta logam mulia emas.

Namun di luar daftar barang sitaan dan nama-nama yang diperiksa, ada pertanyaan yang lebih dekat dengan keresahan publik: jika izin tinggal dapat diperjualbelikan melalui jalur belakang, sejauh mana sistem pengawasan negara benar-benar bekerja?

Bagi pelaku usaha yang mengurus dokumen secara resmi, pekerja asing yang mengikuti aturan, hingga masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan birokrasi, dugaan penyimpangan semacam ini memunculkan kesan adanya dua jalur pelayanan. Jalur pertama untuk mereka yang mengikuti prosedur, dan jalur kedua untuk mereka yang memiliki akses terhadap praktik transaksional.

Kondisi inilah yang membuat kasus tersebut memiliki resonansi kuat di tengah masyarakat. Persoalannya bukan hanya soal potensi kerugian negara, melainkan juga tentang rusaknya prinsip kesetaraan di depan layanan publik.

Di era ketika pemerintah terus mendorong digitalisasi dan reformasi birokrasi, dugaan korupsi pada sektor yang menjadi gerbang keluar-masuk orang asing ke Indonesia dapat menjadi ujian serius bagi kredibilitas institusi. Apalagi, sistem imigrasi tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyentuh aspek keamanan nasional, investasi, dan pengawasan terhadap mobilitas warga negara asing.

KPK menyatakan masih mendalami peran berbagai pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Publik kini menunggu konferensi pers resmi yang akan menjelaskan konstruksi kasus secara utuh.

Karena pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib sejumlah pejabat atau pihak yang diperiksa. Yang dipertaruhkan adalah keyakinan masyarakat bahwa aturan berlaku sama bagi semua orang—baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ingin tinggal dan beraktivitas di negeri ini.

Sumber: KompasTV