5G Nasional Ditargetkan Merata 2029, Modal Indonesia Masuk Era AI
Pemerintah Indonesia memasang target cukup ambisius, yakni seluruh wilayah Indonesia diharapkan sudah mendapatkan cakupan jaringan 5G pada 2029. Target ini bukan sekadar soal membuat internet ponsel menjadi lebih cepat, tetapi dikaitkan langsung dengan ambisi Indonesia membangun ekonomi berbasis kecerdasan buatan (AI).
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai percepatan pembangunan 5G menjadi semakin penting karena dunia sedang bergerak menuju ekonomi yang ditopang teknologi AI. Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail mengatakan, perluasan 5G diharapkan bisa menjangkau wilayah-wilayah terpencil sekalipun.
Di atas kertas, logikanya memang masuk akal. AI membutuhkan konektivitas yang cepat, stabil, dan mampu menangani lalu lintas data dalam jumlah besar. Karena itu, pembangunan jaringan telekomunikasi tidak lagi dipandang hanya sebagai urusan menyediakan sinyal untuk masyarakat, tetapi sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi.
Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki fondasi yang cukup besar. Pemerintah menyebut jaringan serat optik nasional telah membentang lebih dari satu juta kilometer, termasuk sistem kabel bawah laut yang menghubungkan berbagai pulau di Indonesia. Tantangannya sekarang bukan sekadar memperpanjang jaringan, tetapi meningkatkan kapasitas, kualitas sinyal, serta ketahanannya.
Masalahnya, target untuk seluruh Indonesia tentu jauh lebih rumit daripada memperluas jaringan di kota-kota besar. Indonesia masih memiliki persoalan kesenjangan konektivitas yang belum selesai. Pada November 2025, Komdigi menyebut sekitar 3.000 desa masih belum memiliki sinyal telekomunikasi sama sekali. Ada pula sekitar 2.220 desa yang memiliki permukiman tetapi dianggap belum layak secara komersial bagi operator. Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan cuma soal teknologi 5G. Ada persoalan geografis, biaya pembangunan, hingga pertanyaan siapa yang bersedia membayar untuk membangun jaringan di wilayah yang secara bisnis kurang menguntungkan.
Karena itu, pemerintah berencana mendorong investasi melalui sejumlah insentif. Salah satunya adalah penyelenggaraan lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz dengan skema biaya yang lebih terjangkau. Pemerintah juga ingin menciptakan aturan yang bisa mendorong investasi jangka panjang dari sektor swasta.
Langkah ini penting karena pembangunan 5G tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada negara. Operator telekomunikasi tetap membutuhkan alasan ekonomi untuk membangun jaringan. Di wilayah padat penduduk, investasi mungkin mudah dihitung. Namun di daerah terpencil, persoalannya berbeda.
Pemerintah juga ingin mengubah cara operator melihat bisnis telekomunikasi. Jika sebelumnya operator terutama menjual bandwidth dan paket data, ke depan mereka diharapkan ikut menyediakan infrastruktur untuk layanan cloud AI, komputasi berkinerja tinggi, hingga Internet of Things (IoT). Artinya, 5G tidak boleh berhenti sebagai jargon baru untuk menjual paket internet yang lebih mahal. Infrastruktur tersebut harus benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi baru. Sebab, percuma memiliki jaringan 5G jika manfaatnya hanya dirasakan oleh konsumen di kawasan perkotaan sementara sekolah, rumah sakit, petani, pelaku UMKM, dan masyarakat di daerah terpencil masih kesulitan mendapatkan koneksi internet yang layak.
