Inggris Larang Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun, Banyak Remaja Tak Setuju
Pemerintah Inggris mengambil langkah besar untuk membatasi akses anak-anak terhadap media sosial. Melalui sejumlah aturan baru yang diumumkan Perdana Menteri Keir Starmer, platform media sosial akan dilarang memberikan layanan kepada pengguna berusia di bawah 16 tahun mulai 2027. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan keamanan anak di dunia digital.
Sumber: Bloomberg
Selain larangan media sosial untuk kelompok usia tersebut, pemerintah juga akan membatasi sejumlah fitur yang dianggap berisiko bagi anak-anak dan remaja. Fitur siaran langsung (livestreaming), komunikasi dengan orang tidak dikenal serta chatbot AI akan dikenai pembatasan ketat. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan pengadaan jam malam digital bagi pengguna muda.
Menurut pemerintah Inggris, aturan ini diperlukan atas meningkatnya kekhawatiran mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak. Berbagai konten berbahaya, perundungan daring hingga risiko eksploitasi anak menjadi penekanan. Untuk menegakkan aturan tersebut, Inggris akan menerapkan sistem verifikasi usia yang diawasi regulator komunikasi Inggris, Ofcom.
Pengumuman tersebut langsung memicu reaksi dari berbagai kalangan, terutama para remaja yang justru keberatan terhadap kebijakan itu.
Laporan CNN dan The Guardian menunjukkan banyak remaja Inggris menilai kebijakan itu berlebihan dan sulit diterapkan. Sejumlah remaja berusia 16 dan 17 tahun mempertanyakan logika pemerintah yang membatasi akses media sosial, kendati pada saat yang sama mereka sudah diperbolehkan untuk bekerja, membayar pajak, bahkan bergabung dengan militer dalam kondisi tertentu.
Seorang remaja yang diwawancarai The Guardian menyebut kebijakan itu tidak masuk akal karena media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial generasi muda. Kekhawatiran juga datang dari kelompok remaja yang tinggal di daerah terpencil maupun kelompok minoritas. Mereka menilai media sosial sering kali menjadi satu-satunya ruang untuk menemukan komunitas yang memahami pengalaman mereka. Larangan tersebut dikhawatirkan justru memperkuat perasaan isolasi.
Beberapa akademisi dan organisasi hak digital juga berpendapat bahwa masalah utama bukan keberadaan media sosial itu sendiri, melainkan desain platform yang memungkinkan penyebaran konten berbahaya. Mereka mendorong pemerintah untuk memaksa perusahaan teknologi memperbaiki sistem keamanan dan algoritma, bukan menerapkan larangan menyeluruh. Anggota parlemen muda dari Partai Buruh bahkan memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menciptakan masalah baru dengan mendorong remaja menuju ruang digital yang kurang terawasi dan lebih berbahaya.
Dengan aturan yang baru akan berlaku pada 2027, Inggris masih memiliki waktu untuk menjawab kritik tersebut dan menyempurnakan mekanisme penerapannya.
Sumber: The Guardian, CNN
