Program Makan Gratis Malah Bikin Investor Dapur Terlilit Utang
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi persoalan lain di balik ambisinya. Laporan Reuters pada 13 Agustus 2026 mengungkap sedikitnya 400 investor meminjam uang untuk membangun lebih dari 1.500 dapur di wilayah terpencil. Mereka awalnya tergiur skema pemerintah yang menjanjikan penggantian biaya pembangunan sekaligus imbal hasil. Namun, perubahan skema pembayaran dan pemangkasan anggaran membuat banyak investor justru terjebak dalam utang.
Sumber: Reuters
Salah satu contohnya adalah Sigit Buludawa, seorang pengacara berusia 34 tahun di Torosiaje, Gorontalo. Ia mengeluarkan sekitar Rp1,8 miliar untuk membangun dapur MBG di desa pesisir yang berada di atas perairan Teluk Tomini. Sebagian modal tersebut berasal dari pinjaman, termasuk dari pemberi pinjaman tidak berizin.
Masalahnya, dapur tersebut sudah selesai dibangun dan bahkan telah melalui pemeriksaan pemerintah pada Februari. Namun hingga kini pembayaran yang dijanjikan belum diterima. Sementara itu, utang sekitar Rp1 miliar yang digunakan untuk membangun dapur terus berbunga. Peralatan dapur seperti kompor, lemari pendingin, hingga ratusan wadah makanan pun akhirnya menganggur.
Situasi Sigit bukan kasus tunggal. Herwil Junaidi Harefa, pimpinan asosiasi pemilik dapur untuk wilayah terpencil, mengatakan sekitar 700 dapur telah memiliki kontrak resmi dengan pemerintah tetapi masih menunggu pembayaran. Sekitar 800 dapur lainnya sudah selesai dibangun, tetapi belum mendapatkan pemeriksaan akhir.
Tekanan terhadap pemilik dapur pun semakin besar. Sebagian menghadapi ancaman penyitaan peralatan karena tidak mampu membayar pinjaman. Herwil sendiri mengaku menanggung utang sekitar Rp8 miliar setelah membangun beberapa dapur. Puluhan pemilik dapur bahkan sempat menggelar aksi protes di Jakarta bulan lalu.
Persoalan ini menjadi semakin rumit karena skema pembayaran pemerintah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam pedoman awal pada Oktober 2025, investor dijanjikan penggantian penuh biaya pembangunan beserta tambahan imbal hasil yang bisa mencapai setidaknya 100 persen dari investasi awal selama empat tahun. Pembayaran juga disebut akan dilakukan dalam waktu sekitar 35 hingga 45 hari setelah proses penilaian pemerintah.
Pada Maret, pembayaran diubah menjadi 60 persen setelah pembangunan selesai, sedangkan sisanya diberikan dalam dua tahap setelah persyaratan tertentu terpenuhi. Dua bulan kemudian, skemanya kembali berubah menjadi pembayaran insentif harian selama dua tahun.
Di saat yang sama, anggaran MBG juga dipangkas. Dari sebelumnya Rp335 triliun, anggaran tahun ini turun menjadi Rp268 triliun dan kemudian kembali dipangkas menjadi Rp229 triliun. Pemerintah juga membekukan rencana pembangunan 13.000 dapur baru sebagai bagian dari langkah efisiensi.
Persoalan tata kelola ikut memperkeruh keadaan. Pada Juni, kantor Badan Gizi Nasional (BGN) digeledah dan kepala badan saat itu, Dadan Hindayana, diberhentikan serta ditangkap dalam penyelidikan dugaan korupsi. Setelah pergantian kepemimpinan, sebagian pemilik dapur bahkan kehilangan akses ke portal yang sebelumnya digunakan untuk melihat kontrak dan informasi pembayaran mereka.
Persoalan tersebut terjadi di tengah tujuan awal program yang memang menyasar wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan akses pangan yang terbatas. Torosiaje, misalnya, merupakan desa terpencil yang membutuhkan perjalanan darat berjam-jam dan dilanjutkan perjalanan perahu untuk mencapainya.
Dapur yang dibangun Sigit sebenarnya dirancang untuk melayani sekitar 400 siswa serta ibu hamil dan menyusui. Namun ketika dapurnya belum beroperasi, masyarakat setempat juga belum mendapatkan manfaat yang dijanjikan.
Kondisi ini membuat kritik terhadap perencanaan MBG semakin menguat. Ubaid Matraji dari Network for Education Watch menilai persoalan tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelibatan sektor swasta. Ia juga mempertanyakan prioritas program yang dinilai lebih banyak menyentuh kota besar, padahal daerah terpencil justru memiliki kebutuhan pangan dan gizi yang lebih mendesak.
