Sengkarut Gaji PPPK: Komite Pengawas Keuangan Daerah Desak Evaluasi Alokasi DAU

JAKARTA – Isu ketidakmampuan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus menuai sorotan. Fenomena ini memicu desakan kuat agar mekanisme penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat segera dievaluasi guna menghindari risiko gagal bayar yang merugikan para aparatur sipil negara tersebut.

(Sumber:BeritaKaltim.co)

Ketua Komite Pengawas Keuangan Daerah (KPKD), Purbaya, memberikan respons mendalam terkait laporan yang menyebutkan ada sekitar 39 Pemda yang mengalami kendala fiskal dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap PPPK. Menurutnya, akar masalah ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, melainkan dari koordinasi perencanaan anggaran antara pusat dan daerah.

Miskomunikasi Alokasi Anggaran Daerah

Purbaya menjelaskan bahwa situasi ini sering kali dipicu oleh ketidakselarasan antara kuota formasi PPPK yang dibuka dengan formula DAU yang ditransfer oleh Kementerian Keuangan.

"Ada celah komunikasi di mana Pemda merasa DAU yang diterima tidak mengalami kenaikan yang proporsional dengan jumlah PPPK yang mereka rekrut. Di sisi lain, pusat berasumsi bahwa anggaran tersebut sudah di-earmarked atau dikhususkan untuk belanja pegawai," ujar Purbaya dalam keterangan resminya.

Ia menambahkan, karakteristik fiskal setiap daerah berbeda-beda. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah sangat bergantung pada dana transfer pusat, sehingga sedikit saja pergeseran omset fiskal akan langsung berdampak pada belanja pegawai.

Tiga Solusi Strategis Atasi Krisis Finansial PPPK

Untuk mengantisipasi agar dampak tidak meluas dan mengorbankan hak-hak pekerja, KPKD mendorong tiga langkah taktis yang harus segera diambil oleh otoritas terkait:

-Audit dan Validasi Data Belanja Pegawai

Kementerian Keuangan bersama Kementerian PANRB perlu duduk bersama untuk mencocokkan data riil jumlah PPPK yang diangkat dengan postur DAU di 39 Pemda tersebut.

-Fleksibilitas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Memberikan ruang bagi Pemda untuk melakukan penyesuaian anggaran (refocusing) internal secara cepat tanpa melanggar regulasi, khusus untuk pemenuhan hak dasar pegawai.

-Mekanisme Sanksi dan Reward Prosedural

Pusat perlu memperketat pengawasan agar DAU yang sudah dialokasikan untuk PPPK tidak dialihkan oleh Pemda untuk membiayai proyek infrastruktur atau belanja barang lainnya.

Menjaga Produktivitas Layanan Publik

Kasus penundaan atau ketidakmampuan bayar ini dikhawatirkan dapat menurunkan moralitas dan produktivitas kerja para PPPK, yang mayoritas mengisi sektor krusial seperti guru dan tenaga kesehatan.

Purbaya menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini harus menjadi prioritas sebelum pemerintah kembali membuka formasi rekrutmen CASN besar-besaran di periode berikutnya. Kejelasan hak finansial adalah kunci utama dari keberhasilan reformasi birokrasi yang sedang berjalan.

Sumber: Detik.com